Bonus Demografi

 

   Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini sudah sangat pesat yang dibuktikan dengan padatnya daerah-daerah perkotaan dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Transisi demografi yang sangat menguntungkan yaitu, ketika penduduk usia produktif (15-64) tahun mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia tidak produktif. Karena pada proposi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Didalam ilmu demografi, kondisi ini disebut bonus demografi.

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

   Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini sudah sangat pesat yang dibuktikan dengan padatnya daerah-daerah perkotaan dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Transisi demografi yang sangat menguntungkan yaitu, ketika penduduk usia produktif (15-64) tahun mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia tidak produktif. Karena pada proposi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Didalam ilmu demografi, kondisi ini disebut bonus demografi.

         Dengan adanya kondisi bonus demografi ini, tentu bisa menjadi peluang bagi negara untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila, masyarakat usia produktif memiliki kemampuan sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara.

         Proporsi penduduk selalu berubah dan tidak tetap, hal ini memungkinkan kondisi bonus demografi akan berakhir serta butuh waktu lama dan usaha yang sulit dilakukan untuk menciptakan kembali proporsi penduduk seperti bonus demografi tersebut. Apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini maka, jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan.

         Kesejahteraan yang dijanjikan bonus demografi tidak hanya berfokus kepada sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga harus melakukan pembenahan serta perbaikan secara menyeluruh. Dalam kata lain, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai penggerak yang ada di suatu negara yang bersangkutan agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat.

         Keberhasilan tentu tidak lepas dari yang namanya pemahaman dan pengertian dari apa yang kita laksanakan, oleh sebab itu peluang untuk mengambil manfaat dari bonus demografi ini harus dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman serta tujuan yang jelas untuk meraih bonus demografi.

         Tidak semua negara bisa mengambil peluang dalam bonus demografi. Suatu negara dikatakan memiliki banyak penduduk usia produktif tetapi hanya sebagian penduduk yang benar-benar produktif, bahkan ada yang tidak produktif sama sekali. Pengangguran terbuka selalu menjadi masalah terbesar suatu negara tetapi, pengangguran terbuka bukanlah persoalan akhir yang dihadapi. Masih ada pengangguran setengah terbuka yang serta merta merambah sendi-sendi suatu negara.

         Di Indonesia, pada tahun 1950-an sedang mengalami kondisi demografis yang kurang menguntungkan, angka kelahiran sangatlah tinggi, begitu juga dengan angka kematian. Beranjak ke tahun 1960-an, angka kematian di Indonesia menurun relatif cepat disebabkan karena telah berkembangnya teknologi dan obat-obatan yang meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi, tidak halnya dengan kelahiran. Jumlah kelahiran di Indonesia masih tinggi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1960 adalah 97,085.000 jiwa dan pada tahun 1971 menjadi 119. 208.000 jiwa.

         Berdasarkan kejadian di atas, angka beban tanggungan (dependency ratio) meningkat dengan cepat. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang golongan usia produktif (umur 15-64 tahun). Angka beban tanggungan penduduk Indonesia tahun 1971 adalah 87, ini berarti bahwa tiap 100 orang yang produktif harus menanggung 87 orang yang tidak produktif.

         Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) sejak tahun 1969 melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan turut menandatangani. “Deklarasi PBB tentang Kependudukan” (United Nations Declaration on Population). Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) telah mengubah pandangan masyarakat yang pronatalis (Era Soekarno) , yang melihat penduduk dari sudut kuantitas saja tetapi menjadi pandangan anti natalis yang menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan membatasi kelahiran.

         Pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia kira-kira sebesar 147 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1971- 1980 sebesar 2,34 persen per tahun. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode1980-1990 mencapai 1,97 persen per tahun dan pada periode 1990-2000 adalah sebesar 1,49 persen per tahun.

         pertumbuhan penduduk tahun 2000-2005 mencapai 1,34 persen dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 1,27 persen tahun 2005-2010, 1,18 persen tahun 2010-2015 dan 1,06 persen pada 2015-2020.  Perkiraan pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini didasarkan pada Survey Kependudukan dan Demografi Indonesia (SKDI) yang memperlihatkan semakin rendahnya tingkat kelahiran serta semakin meningkatnya masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana.

         Berdasarkan data diatas, struktur penduduk Indonesia yang tadinya berbentuk piramid telah berubah kebentuk kubah. Hal ini berarti penduduk usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif. Dengan banyaknya penduduk usia produktif maka sangatlah mudah untuk meningkatkan produktifitas suatu negara.

     

B.       Rumusan masalah

         Indonesia memang menghadapi banyak penduduk yang berada pada usia produktif tetapi kenyataannya hanya setengah produktif atau bahkan tidak produktif sama sekali. Pada tahun 2003, tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen atau sekitar 9,5 juta warga negara yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran diprediksi 9,72 persen. Ternyata angka riil yang muncul Januari 2005 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 9,86 persen, ini merupakan bukti pembenahan ekonomi belum berjalan baik. Pengangguran terbuka bukanlah persoalan final yang mesti dihadapi. Masih ada angka pengangguran setengah terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

         Jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan kerja. Angka pengangguran pada awal 2007 masih tercatat sekitar 10,55 juta, Hal itu terjadi karena ketidak seimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, ketidakseimbangan ini berakibat pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan ditambah dengan ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang ada. Makanya, angka pengangguran tetap tinggi.

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut.

1.      Bagaimana perspektif mengenai bonus demografi.

2.      Bagaimanamemanfaatkan bonus demografi sebagai jendela kesempatan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

3.      Bagaimana peran bonus demografi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

C.      Tujuan

            Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1.      Menjelaskan pandangan tentang bonus demografi.

2.      Mendeskripsikan pemanfaatan bonus demografi sebagai jendela kesempatan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

3.      Menjelaskan peran bonus demografi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.      Pengertian Demografi

          Demografi (demography), dari segi kata, merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani yaitu, demos yang berarti rakyat atau penduduk dan grafein yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Menurut Multilingual Demographic Dictionary, Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)

          Sedangkan menurut Philip M Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi adalah “Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial movements (migration) and social mobility (changes of states). Dalam terjemahan Indonesia diartikan kurang lebih sebagai berikut Demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul dari natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilitas social (perubahan status).

B.     Pengertian Bonus demografi

          Demographic bonus atau bonus demografi adalah kondisi yang menguntungkan bila dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat langka. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat atau bangsa berhasil mengubah struktur umur penduduknya dari berbentuk piramid menjadi bentuk kubah dan kemudian berubah lagi menjadi bentuk granat. Pada kondisi bonus demografi, proporsi penduduk usia produktif lebih banyak dari pada penduduk usia tidak produktif.

C.      Ciri-ciri Bonus Demografi

          Ciri-ciri dari bonus demografi yaitu lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-64) tahun dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-15) tahun dan (64) tahun keatas.

D.      Syarat Bonus Demografi

                        Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi yaitu :

·        Sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

       Tidak bisa dipungkiri, pemanfaatan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja yang bisa meningkatkan kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan kualitas. Pendidikan menjadi faktor pemicu kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Tanpa adanya kualitas maka, sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang produktif

·        Terserap kedalam pasar kerja.

      Terserapnya sumber daya manusia kedalam pasar kerja juga menjadi faktor penting dalam mengambil manfaat bonus demografi. Dengan banyaknya dibutuhkan tenaga kerja maka, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat.

·        Meningkatnya perempuan yang masuk kedalam pasar kerja

     Asumsikan jika ratio perbandingan penduduk usia produktif pria dan wanita adalah 50 : 50. Tentu mereka akan saling menikah satu sama lain. Berdasarkan kebiasaan yang telah lama muncul di masyarakat, wanita yang menikah cenderung hanya menjadi ibu rumah tangga, dalam artian menjadi penduduk usia produktif yang tidak produktif. Dengan masuknya perempuan kedalam pasar kerja maka, ratio 50 persennya akan memenuhi pasar kerja sehingga semua akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif

E.       Pasar Kerja Global

Tantangan dan peluang pasar kerja pada era global akan menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan dalam penerimaan tenaga kerja, hal ini terjadi karena seiring dengan terwujudnya agenda-agenda dunia tentang perdagangan bebas.

Agenda tersebut adalah kesepakatan adanya perdagangan bebas sebagai berikut:

·         Perdagangan bebas Asia Tenggara (AFTA)

·         Perdagangan bebas Asia Pasifik (APEC)

·         Perdagangan bebas dunia (WTO)

          Ada dua kemungkinan yang akan kita dapatkan dari dampak pasar kerja global. Pertama, perdagangan bebas akan menjadi berkah, jika kita mampu menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada dan mampu memenangkan kompetisi dengan tenaga kerja asing. Kedua, perdagangan bebas akan menjadi petaka, jika kita selalu kalah dalam bersaing, bahkan kekhawatiran banyak ahli bahwa kita akan menjadi kuli di negeri sendiri akan benar-benar terjadi.

F.            Penduduk Usia Produktif yang Melimpah sebagai Keuntungan Demografi

Bonus Demografi atau sering juga disebut keuntungan demografi merupakan fase dimana jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Menurut Dr Sukamdi, MSc, seorang peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa bonus demografi yang akan diterima Indonesia tahun 2020 sangat menguntungkan. Pada kondisi bonus demografi masyarakat akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan dana tabungan yang lebih banyak. Pada fase bonus demografi tingkat ketergantungan (dependency ratio) penduduk tidak produktif kepada penduduk produktif cenderung rendah (Kurniawan; dalam Detiknews [online], 2014).

Dependency Ratio Indonesia sejak tahun 1930 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dependency ratio yang kecil berarti beban ketergantungan penduduk usia produktif kepada penduduk produktif semakin rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010 menunjukkan Dependency ratio Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 dependency ratio memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Kecenderungan dependency ratio yang semakin kecil ini akan berlanjut hingga tahun 2030, dan menciptakan bonus demografi bagi indonesia. Sementara itu diperkirakan setelah tahun 2030 kecenderungan dependency ratio akan naik kembali karena jumlah lansia meningkat.

Sementara itu, melimpahnya jumlah penduduk muda di berbagai wilayah provinsi Indonesia telah mnciptakan bonus demografi. Bonus demografi dibeberapa provinsi di Indonesia tersebut dapat dilihat dengan parameter Dependency Ratio yang cukup rendah, yaitu mencapai dibawah 45. Yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Perhatikan data dependency ratio menurut Provinsi di Indonesia pada tabel 1 berikut.

Tabel.1 Dependency Ratio menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	Tahun
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	56,3	54,8	53,6	50,8	47,9	45,8
Sumatera Utara	58,0	56,3	55,3	53,6	51,7	50,8
Sumatera Barat	57,7	55,8	54,8	53,6	51,7	50,6
Riau	54,1	51,5	49,7	48,4	47,1	46,6
Jambi	50,8	47,3	44,5	43,3	42,7	42,7
Sumatera Selatan	51,3	49,7	48,4	47,3	45,8	45,3
Bengkulu	51,3	47,9	46,2	44,9	44,3	44,5
Lampung	51,1	49,5	48,6	47,3	45,6	45,3
Kepulauan Bangka Belitung	48,6	46,2	44,9	44,3	43,3	43,1
Kepulauan Riau	46,8	49,7	46,4	41,8	38,1	37,9
DKI Jakarta	37,4	39,9	42,0	42,2	40,1	39,5
Jawa Barat	49,9	47,7	46,4	46,4	46,2	46,6
Jawa Tengah	49,9	48,1	47,7	48,4	49,9	51,7
DI Yogyakarta	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4
Jawa Timur	46,2	44,3	43,9	44,3	46,2	48,4
Banten	48,6	46,4	45,3	43,9	41,8	41,0
Bali	47,3	45,6	43,3	42,2	43,3	45,8
Nusa Tenggara Barat	55,8	53,8	52,2	50,2	48,6	48,1
Nusa Tenggara Timur	70,6	66,7	63,4	62,1	61,6	61,6
Kalimantan Barat	52,7	50,8	49,7	48,8	47,3	46,6
Kalimantan Tengah	50,4	46,2	43,3	41,4	40,3	39,9
Kalimantan Selatan	49,3	48,6	47,7	46,2	44,7	44,7
Kalimantan Timur	48,6	46,2	44,5	43,7	43,1	43,5
Sulawesi Utara	47,9	46,6	46,4	46,8	47,3	48,4
Sulawesi Tengah	52,7	50,6	49,7	49,5	48,6	48,6
Sulawesi Selatan	56,0	52,9	51,3	50,4	49,5	49,7
Sulawesi Tenggara	63,4	60,5	58,0	54,6	52,7	51,5
Gorontalo	51,7	48,6	47,5	47,7	47,7	47,9
Sulawesi Barat	60,5	56,0	53,8	52,7	51,5	51,1
Maluku	63,1	59,7	58,2	57,5	55,8	54,3
Maluku Utara	61,3	58,5	56,0	53,4	51,5	50,8
Papua Barat	53,6	49,9	47,1	45,3	44,3	43,7
Papua	53,8	47,5	43,7	42,0	41,6	42,2
INDONESIA	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3

Bonus Demografi sebenarnya telah dialami oleh beberapa Provinsi di Indonesia sejak tahun 2010. Beberapa provinsi itu seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawatimur dan Kepulaun Riau. Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa beban ketergantungan di empat provinsi  telah berada pada angka 46 dan 45. Beban ketergantungan yang cukup rendah ini telah menciptakan jendela peluang untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi diwilayah yang bersangkutan.

Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030 harus benar-benar di manfaatkan oleh pemerintah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi tentu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Dengan Bonus demografi berarti Indonesia akan mendapati kondisi dimana jumlah angkatan kerja yang melimpah-ruah. Angkatan kerja dengan jumlah yang besar tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kuncinya terletak pada peningkatan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing pada pasar tenaga kerja global.

Saat ini Indonesia memiliki 67 juta anak muda berumur 10-24 tahun. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan Indonesia pada fase bonus Demografi tahun 2020-2030. Jumlah anak muda yang melimpah ini juga menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju yang kekurangan anak muda. Sehingga bisa menjadi keuntungan yang besar jika Indonesia mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global (Kompas 29 November 2014, hlm 13).

Jumlah anak muda yang besar telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mendapatkan keuntungan demografi selain India dan Thiongkok. Jumlah anak muda di dunia diperkirakan mencapai 1,8 miliar. Dan dari angka tersebut Indonesia menempati posisi ketiga setelah India yang memiliki jumlah anak muda 356 juta, dan Thiongkok yang memiliki jumlah anak muda 269 juta. Jumlah anak muda ini akan sangat menguntungkan jika strategi pembangunan yang memanfaatkan bonus demografi bisa dijalankan dengan benar. Dengan investasi yang tepat dari pemerintah, maka jutaan anak muda akan benar-benar menjadikan berkah demografi. Selain itu juataan anak muda ini jika mampu dikelola dengan baik tentu akan bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

G.      Ancaman Ketidak Berhasilan Bonus Demografi di Indonesia dan Kegagalan Bonus Demografi Pada Pasar Kerja Global

          Maraknya perbincangan tentang bonus demografi di Indonesia mengisyaratkan akan kehadiran hal tersebut. Di dukung dengan data dan fakta kependudukan yang ada, sudah jelas Indonesia sedang dan bahkan sudah masuk kedalam zona bonus demografi. Sama-sama kita ketahui manfaat besar yang akan didapatkan apabila suatu negara berhasil memperoleh bonus demografi akan menjadikan semua sektor menjadi kuat, tidak terkecuali indonesia.

          Di Indonesia, seperti terbuai dengan angan-angan keberhasilan bonus demografi sehingga, lupa akan efek yang di timbulkan apabila bonus demografi gagal dimanfaatkan. Tahun-tahun kedepan akan dipenuhi oleh beban penduduk tidak produktif sedangkan penduduk usia produktif semakin berkurang karena proporsi yang mengharuskan habisnya masa bonus demografi di Indonesia.

          Kalau kita melihat sekilas, Indonesia sedang berhadapan dengan masalah dan tantangan serius. Salah satunya daya saing Indonesia yang kembali menurun. Indonesia menempati posisi ke – 84 dari 144 negara yang ada di dunia, dengan skor 37,00.

          Swiss sebagai negara yang paling kompetitif dengan skor 74,83. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Singapura dengan skor 70,34. Penurunan posisi daya saing itu menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah serius. Di tengah kompetisi global, Indonesia harus lebih meningkatkan daya saing dan mematangkan strategi untuk syarat mencapai kemajuan.

          Tantangan di abad XXI menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara. Menurut para ahli, untuk memperkuat kedaulatan suatu negara di abad XXI ini, perlu memenuhi 3 tuntutan secara simultan yaitu,

·    mencapai ketahanan militer untuk menjaga kepentingan nasionalnya.

·    memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomis dari penduduknya.

·    menjamin kebutuhan yang berkelanjutan adil dan merata.

          Peta kekuatan ekonomi dunia akan berubah dimana kekuatan-kekuatan ekonomi baru akan mendominasi dan menggeser kekuatan ekonomi lama. Price Water House Coopers sendiri membuat prediksi berjudul “The World in 2050”, pada Maret 2010 lalu. Disana dituliskan ada kelompok negara yang disebut E-7 The Emerging Seven yang terdiri dari tujuh negara berkembang yakni China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, Meksiko dan Turki. Kelompok E-7 ini diprediksikan akan melampaui kekuatan ekonomi negara-negara G-7 sekarang, pada tahun 2050 kelak. Meskipun targetan dari kedua prediksi tersebut masih lama yakni sekitar kurang lebih 40 tahun lagi, namun tanda-tanda kebangkitan kekuatan ekonomi baru dan peluang Bonus Demografi sudah dapat dilihat.

          Untuk Indonesia data di atas bisa saja tidak tepat, bukan disebabkan oleh salahnya prediksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut tetapi, karena kurangnya persaingan, kualitas dan pendidikan di negara kita. Indonesia pada saat ini sama halnya seperti negara jepang pada tahun 50-an. Adanya bonus demografi pada tahun 1950 membuat jepang melesat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-3 pada dekade 70-an setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

          Tetapi, penduduk usia produktif Indonesia saat ini sedang dilanda ancaman, salah satu ancaman tersebut datang dari dalam Indonesia sendiri. Kita ambil contoh “rokok”.

          Rokok menjadi ancaman serius bagi bonus demografi di Indonesia. Perokok usia 15-16 tahun terus meningkat. Resiko penyakit dan kematian yang ditimbulkan akibat dari efeknya pun menginjak usia produktif 30-40 tahun bahkan diprediksi lebih kecil lagi. Hal ini tentu akan menggangu produktivitas penduduk. Perawatan kesehatan pun akan membebani keuangan negara.

          Perokok usia 15-19 tahun mencapai angka 34,2 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2013, jumlahnya meningkat menjadi 36,3 persen. 300.000 kematian di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada orang berusia 30 tahun ke atas setiap tahun teijadi akibat rokok.

          Dampak dari rokok, seperti kanker, gangguan jantung, dan penyakit paru, tidak terjadi secara langsung, melainkan baru terlihat 10-15 tahun kemudian. Di-khawatirkan hal itu bisa membuat Indonesia tidak menikmati bonus demografi karena produktivitas penduduk terganggu. remaja menjadi sasaran utama industri rokok, Remaja mudah dipengaruhi dengan iklan dan berpotensi menjadi pelanggan yang loyal pada masa depan.

          Meski ada upaya menekan dampak buruk tembakau, misalnya lewat kawasan tanpa rokok, hal itu tidak efektif. Peraturan Gubernur DKI Jakarta menyebutkan, tempat atau ruangan merokok harus terpisah, di luar gedung, dan letaknya jauh dari pintu keluar gedung. Menurut peraturan perundang-undangan lainnya tentang Pengendalian Pencemaran Udara, setiap orang yang merokok di kawasan dila-rang merokok diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta. Namun, penegakan hukum yang tidak tegas membuat pemilik gedung tetap mem-fasilitasi para perokok di dalam ruangan.

          Tidak hanya itu, Gedung DPR yang jelas memasang stiker kawasan dilarang merokok juga tetap dipenuhi asap rokok dan petugas keamanan tidak ada yang memperingatkan. Penegakan hukum, disiplin, dan kesadaran masyarakat yang sangat kurang membuat aturan ini tidak efektif. Jelas diatur, tetapi tidak pemah ditegakkan.

          Di sinilah jelas terlihat permasalahan yang saling berkesinambungan, antara masyarakat dan penegak hukum tidak terkecuali pemerintah, yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai manfaat dari bonus demografi yang sudah jelas ada di depan mata.

          Masalah lain yang menyebabkan kegagalan bonus demografi di Indonesia adalah tidak meratanya pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Alokasi dana pendidikan 20 persendari APBN harus seoptimal mungkin digunakan dan dikelola. Dalam hal pendidikan masih saja ada rakyat miskin yang tak tersentuh program wajib belajar 9 tahun karena kapitalisasi lembaga pendidikan yang hanya memberi kesempatan kepada kelompok kaya. Belum selesai masalah wajib belajar 9 tahun, sudah terdengar isu kebijakan wajib belajar 12 tahun. Jadi tak mengherankan kalau saja ada anak di negeri ini yang lebih memilih bekerja dalam usia dini karena mahalnya biaya pendidikan.

          Bonus Demografi tanpa dilandasi oleh pendidikan yang merata dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan menjadikan ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan nasional harus cekatan dalam menempatkan penduduk Indonesia dewasa yang melimpah sebagai kekuatan yang potensial dengan menempatkan program pendidikan nasional sebagai pilar utama pembagunanan nasional. Pendidikan adalah yang berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

          Jika pemerintah berhasil membelanjakan alokasi dana APBN sebesar 20% dalam sektor pendidikan dipastikan akan terjadi perubahan yang signifikan pada dunia pendidikan kita yang mendorong terjadinya keberhasilan Bonus Demografi. Untuk itulah pendidikan harus murah dan terjangkau untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pendidikan jangan dijadikan komoditas barang eksklusif agar seluruh elemen masyarakat bisa menikmatinya. Dengan demikian terciptalah generasi emas yang siap menghadapi tantangan pada era Bonus Demografi pada tahun 2020-2030.

          Produktivitas sumber daya manusia berpengaruh penting terhadap bonus demografi. Jika terjadi kegagalan dalam memanfaatkan bonus ini maka, akan terjadi musibah demografi. Dimana angka ketergantungan hidup akan sangat tinggi, di tambah gagalnya memanfaatkan kesempatan bonus demografi. Tentu sepuluh tahun berikutnya akan terjadi penumpukan usia lanjut di Indonesia yang menyebabkan ketergantungan hidup berbalik dari keadaan bonus demografi.

          Di Eropa, Amerika Utara, Asia Timur dan Australia akan mengalami stagnasi pada 2020, di mana penduduk usia lanjut meningkat 50-60 persen. Mereka akan kekurangan tenaga kerja muda. Di butuhkan tenaga kerja dari luar negara masing-masing, dalam kesempatan ini negara dengan penduduk berproduktivitas tinggilah yang akan menduduki posisi di pasar kerja global.

          Negara dengan penduduk usia produktif yang berkualitas rendah akan tersingkir dari persaingan pasar kerja global dan akan menjadi beban di negara asalnya. Angka pengangguran yang semakin tinggi akan menyebabkan negara tersebut mengalami kemunduran. Di negara asal tenaga kerja berproduktivitas rendah, mereka juga akan kalah bersaing dengan datangnya tenaga-tenaga kerja dari luar.

H.    Faktor-Faktor  Penentu Keberhasilan Pemanfaatan Bonus Demografi

Bonus demografi dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi Indonesia. Dengan persiapan yang baik dan investasi yang tepat, bonus demografi bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan maju. Namun keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan konsistensi penurunan angka kelahiran melalui program KB.

Pada fase bonus demografi jumlah anak muda sangat besar sebagai kelompok produktif yang telah memasuki usia kerja. Sehingga Pengelolaan ketenagakerjaan yang baik, menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan ketenagakerjaan yang baik dengan mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas, akan menentukan keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Untuk itu dalam mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas haruslah dilihat dari aspek kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kecukupan gizi.

1.      Peningkatan KualitasPendidikan

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam fase bonus demografi yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan. Meningkatnya jumlah anak muda pada tahun 2020 hingga 2030, akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Pendidikan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi penduduk yang harus dipenuhi selain kecukupan gizi dan kesehatan. Dengan kesempatan yang mudah untuk mengenyam pendidikan, tentu akan dapat menciptakan penduduk yang berkualitas dan terampil.

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas anak muda sebagai penduduk produktif masa mendatang, salah satu usaha yang tepat adalah dengan menyediakan kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Kemudahan akses pendidikan dan didukung oleh prasarana pendidikan yang lengkap, serta tenaga pendidik yang berkualitas, akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Dengan kesempatan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi, tentu menjadi modal penting untuk menciptakan angkatan kerja yang berkualitas dan terampil.

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor utama keberhasilan perencanaan ketenagakerjaan. Perencanaan tenaga kerja akan menjamin kebutuhan tenaga kerja, terutama tenagakerja terdidik yang diperlukan dalam pembangunan (Sumarsono ,2003:25). Dalam kerangka bonus demografi perencanaan ketenagakerjaan berhubungan eret dengan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pendidikan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Data tentang Human Development Index (HDI) yang disajikan United Nations for Development Program (UNDP) menunjukkan bahwa peringkat kualitas SDM Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Pada tahun 1998 HDI indonesia berada pada posisi 99, dan merosot pada tahun 1999 ke posisi 105. Sementara itu Pada tahun 2000 HDI Indonesia kembali merosot ke posisi 109 (Irianto, 2001:1). Saat ini kualitas sumberdaya manusia di Indonesia masih terbilang rendah, dengan angka Human Development Index (HDI) Indonesia masih menempati urutan ke-111 dari 182 negara. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi upaya yang harus di prioritaskan untuk menghadapi bonus demografi beberapa tahun mendatang.

Jika melihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan APS di masing-masing kelompok umur, sepanjang tahun 2003 hingga 2013 (Perhatikan Tabel.2). Kenaikan APS dimasing-masing kelompok umur ini bisa dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan akan pendidikan ketika jumlah penduduk semakin besar. Peningkatan angka APS ini menunjukkan sesuatu yang baik jika dilihat secara terpisah dimasing-masing kelompok umur.

Tabel.2 Angka Partisipasi Sekolah ( A P S ) Tahun 2003-2013

Kelompok Umur	Tahun series
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7-12	96,42	96,77	97,14	97,39	97,64	97,88	97,95	98,02	97,62	98,02	98,42
13-15	81,01	83,49	84,02	84,08	84,65	84,89	85,47	86,24	87,99	89,76	90,81
16-18	50,97	53,48	53,86	53,92	55,49	55,50	55,16	56,01	57,95	61,49	63,84
19-24	11,71	12,07	12,23	11,38	13,08	13,29	12,72	13,77	14,82	16,05	20,14

Sumber: BPS Indonesia

Namun jika dilihat perbandingan Angka Pertisipasi Sekolah diantara kelompok umur memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Dimana terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah cenderung semakin kecil pada kelompok umur yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Angka Partisipasi Sekolah dimasing-masing kelompok umur meningkat dari tahun ketahun, namun jika Angka Partisipasi Sekolah tersebut di bandingkan dinatara kelmpok umur masih menunjukkan angka yang sangat timpang.

Kecenderungan Angka Partisipasi Sekolah yang semakin kecil pada kelompok umur yang tinggi menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Semakin kecilnya Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok umur yang tinggi, berarti penduduk yang berhasil menempuh pendidikan tinggi masih relatif kecil. Angka partisipasi sekolah yang relatif kecil pada kelompok umur 19-24 tahun dipengaruhi beberapa faktor seperti: kemiskinan, biaya pendidikan yang mahal, rendahnya motivasi sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Pada fase bonus demografi angka partisipasi sekolah harus ditingkatkan, khususnya Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan. Dengan pendidikan murah dan bantuan biaya pendidikan bagi golongan miskin dapat memacu naiknya angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah yang tinggi pada kelompok umur 19-24 akan menciptakan angkatan kerja yang berkualitas dan terampil. Jenjang pendidikan yang tinggi sebagai bekal utama menghadapai persaingan tenaga kerja.

Faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan terletak pada tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai. Selain itu dengan jumlah tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu aspek penting yang tidak bisa dilupakan. Pemerintah juga harus memperhatikan pengembangan dibidang sains dan teknologi penunjang pendidikan. Hanya dengan peningkatan dan perbaikan diberbagi unsur penting dalam pendidikan, akan menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan formal tidaklah menjadi  satu-satunya penentu keberhasilan untuk menciptakan angkatan kerja yang berkulaitas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengupayakan dan mengembangkan pendidikan non-ijazah yang menekankan pada pengembangan ketrampilan. Dengan pengembangan ketrampilan melalui pendidikan non-formal bisa menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Pendidikan non-ijazah bisa menjadi solusi dari keterbatasan pendidikan formal, dan tepat untuk mewadahi anak-anak muda yang tidak cocok dengan pendidikan formal.

2.      Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kealitas kesehatan menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk menyambut bonus demografi. Peningkatan kualitaas kesehatan akan menjadikan  angkatan kerja berkualitas selain berkualitas dalam segi pendidikan. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang baik dan bermutu menjadi kunci utama peningkatan kualitas kesehatan tersebut.

Penyediaan layanan kesehatan dalam kerangka bonus demografi diprioritaskan kepada penduduk usia 0-18 tahun. Prioritas ini di pilih karena penduduk usia 0-18 tahun berada pada usia perkembangan. Dengan peningkatan kesehatan yang diprioritaskan pada penduduk usia emas tersebut, maka nantinya diharapkan akan menciptakan anak-anak muda yang berkualitas.

3.      Konsistensi dalam Penurunan angka fertilitas

Konsistensi penurunan angka fertilitas yang baik akan membuat investasi pendidikan dan kesehatan menjadi semakin optimal. Penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi anak-anak, dan akan menjaga populasi anak-anak tetap pada angka yang kecil. Dengan begitu beban ketergantungan dalam fase demografi akan tetap bisa ditekan. Konsistensi penurunan fertilitas ini perlu dipertahankan hingga tahun 2030. Sehingga kesempatan emas pada fase demografi akan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik.

Konsisitensi penurunan angka fertilitas berarti akan semakin memudahkan pemerintah untuk fokus dalam program peningkatan kualitas anak muda. Penurunan angka kelahiran akan mengurangi anggaran untuk kesehatan dan kebutuhan gizi bayi-bayi yang lahir. Sehingga anggaran yang dimiliki pemerintah sebagian besar bisa digunakan untuk investasi dalam peningkatan kualitas anak muda.

Penuruanan angka fertilitas dalam kerangka bonus demografi memang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan program keluarga berencana (KB). Meningkatnya partisipasi KB telah berhasil menurunkan angka fertilitas secara signifikan. Data BPS nasional menunjukan bahwa presentase perempuan usia 15-49 tahun yang telah menikah dan ikut KB memiliki proporsi yang cukup besar. Data tahun 2000 hingga 2013 memperlihatkan partisipasi KB menjacapi 50% lebih dimasisng masing tahun. Data tersebut juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari taun ketahun.

Tabel.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB Menurut & Angka Fertilitas Total 1971, 1980, 1985, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2007, 2010 dan 2012

Partisipasi KB                    Tahun 2000-2013			Angka Fertilitas Total (AFT) Tahun 1971-2012
Tahun	%		Tahun	%
2000	54,35		1971	5,61
2001	52,54		1980	4,68
2002	54,19		1985	4,06
2003	54,54		1990	3,33
2004	56,71		1991	3,02
2005	57,89		1994	2,85
2006	57,91		1997	2,34
2007	57,43		1998	2,65
2008	56,62		1999	2,59
2009	60,63		2000	2,27
2010	60,94		2002
2011	61,34		2007	2,60
2012	62,43		2010	2,41
2013	62,50		2012	2,60

Sumber:BPS Nasional Indonesia

Meningkatnya Partisipasi KB hingga mencapai 62,43% pada tahun 2013 secara langsung berdampak pada menurnnya angka fertilitas. Sejak tahun 1971 hingga 2012 Angka fertilitas total/TFR (Total Fertility Rate) menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Sampai tahun 2012 angka fertilitas total berada pada angka yang cukup kecil, yaitu 2.60. Bahkan pada tahun 2000 angka fertilitas total berada pada angka terkecil yang pernah dicapai Indonesia yaitu 2.27.

Keberhasilan program keluarga berencana dalam menekan angka kelahiran perlu dipertahankan. Dengan konsisitensi menurunkan angka kelahiran melalui program KB, akan menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi.

4.      Ketersediaan Lapangan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja yang cukup pada fase bonus demografi menjadi aspek penting yang tak bisa diabaikan. Jaminan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian angkatan kerja akan membuat anak-anak muda bisa mengembangkan potensinya, dan menjadi sumbangangan tanaga yang produktif bagi pengembangan ekonomi negara. Dengan tersedianya lapangan kerja yang besar akan mampu menampung jumlah angkatan kerja yang besar, dan tidak akan menjadikan jutaan anak muda menganggur.

Tabel.3 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT, 1986–2013

Tahun		Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK	Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT
		(Juta Orang)	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(%)	(%)
2005	Februari	105,80	94,95	10,85	68,02	10,26
	November	105,86	93,96	11,90	66,79	11,24
2006	Februari	106,28	95,18	11,10	66,74	10,45
	Agustus	106,39	95,46	10,93	66,16	10,28
2007	Februari	108,13	97,58	10,55	66,60	9,75
	Agustus	109,94	99,93	10,01	66,99	9,11
2008	Februari	111,48	102,05	9,43	67,33	8,46
	Agustus	111,95	102,55	9,39	67,18	8,39
2009	Februari	113,74	104,49	9,26	67,60	8,14
	Agustus	113,83	104,87	8,96	67,23	7,87
2010	Februari	116,00	107,41	8,59	67,83	7,41
	Agustus	116,53	108,21	8,32	67,72	7,14
2011	Februari	119,40	111,28	8,12	69,96	6,80
	Agustus	117,37	109,67	7,70	68,34	6,56
2012	Februari	120,41	112,80	7,61	69,66	6,32
	Agustus	118,05	110,81	7,24	67,88	6,14
2013	Februari	121,19	114,02	7,17	69,21	5,92
	Agustus	118,19	110,80	7,39	66,90	6,25
1967-1999	max	94,85	88,82	6,03	67,22	6,36
	min	67,20	65,38	1,82	65,60	2,55
1999-2004	max	103,97	93,72	10,25	68,60	9,86
	min	94,85	88,82	5,81	67,22	6,08
2004-2013	max	121,19	114,02	11,90	69,96	11,24
	min	103,97	93,72	7,17	66,16	5,92

Sumber: Sakernas, BPS

Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat membutuhkan peningkatan lapangan kerja. Peningkatan lapangan kerja akan memperluaas kesempatan kerja dan akan mengurangi pengangguran. Perluasan kesempatan kerja harus dilihat berdasarkan keseimbangan distribusi penyerapan kerja antar sektor perekonomian. Sehingga investasi yang dipilih untuk memperluas kesempatan kerja diprioritaskan pada sektor yang belum berkembang. Dengan penambahan lapangan kerja pada sektor tersebut akan meningkatkan produktifitas perekonomian.

Penciptaan kesempatan kerja atau lapangan kerja menjadi aspek penting dalam perencanaan tanaga kerja. Ketika perencanaan tenaga kerja telah diupayakan dengan baik melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, maka penciptaan kesempatan kerja juga harus dilakukan untuk mendukungnya. Menurut Suroto (1992)  perencanaan penciptaan kesempatan kerja dan perencanaan persedian tenaga kerja merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, dan menjadi satu pasang komponen yang harus cocok (Suroto, 1992:399). Dalam kerangka bonus demografi, dua aspek perencanaan tenaga kerja tersebut sangat penting dalam keberhasilan pembangunan bangsa.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Manfaat dari bonus demografi akan tercapai apabila penduduk usia kerja di Indonesia memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang bisa di perhitungkan untuk masuk ke dalam pasar kerja global. Indonesia harus segera memperbarui strategi ketahanan nasional agar ideologi dapat bersaing dengan negara lainnya. Bonus demografi ini merupakan saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan kekuatan bangsa ini.

Bonus demografi yang menghampiri Indonesia bisa berdampak positif, ataupun sebaliknya dapat menciptakan dampak negatif jika strategi pengelolaannya salah. Untuk menjadikan bonus demografi menguntukngkan bagi Indonesia perlu strategi yang tepat.  Strategi tersebut meliputi empat aspek utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penyediaan lapangan kerja yang cukup, dan konsistensi pemerintah dalam menekan angka fertilitas.

            Keberhasilan tidak lepas dari yang namanya kerja sama. Semua masyarakat, aparat keamanan, penegak hukum, tenaga pendidik, maupun pemerintah harus ikut andil dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di negara Indonesia ini. Alangkah meruginya kita apabila gagal dalam mengambil manfaat dari bonus demografi.

B.     Saran

Dari pembahasan makalah mengenai peran bonus demografi sebagai barometer kemajuan bangsa Indonesia diatas, disarankan kepada pihak-pihak berikut.

1.    Pemerintah

Mengenai persiapan untuk menyambut datangnya bonus demografi, pemerintah perlu berkonsistensi terhadap kebijakan kependudukan dengan perspektif jangka panjang dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu mempersiapkan perencaan pembangunan yang berwawasan kependudukan jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yakni dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif, peningkatan kualitas modal manusia termasuk perempuan tanpa melihat perbedaan gender, karena mengingat tingginya populasi penduduk usia produktif yang akan menanggung penduduk non produktif yang lebih sedikit populasinya.

2.    Pengusaha

Pengusaha diharapkan mampu mengembangkan usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga memunculkan kesempatan kerja pagi penduduk usia produktif mendatang.

3.    Masyarakat

Masayarakat merupakan faktor utama dalam hal pemanfaatan bonus demografi dalam hal peranannya memajukan bangsa Indonesia ini, karena masyarakatlah yang menjadi objek dari apa yang direncanakan pemerintah untuk mempersiapkan segala hal mengenai bonus demografi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

                                         DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2011). Booklet Agustus 2011.

Badan Pusat Statistik. (2012). Booklet Agustus 2012.

Lembaga Demografi UI. (2010). Dasar-Dasar Demografi (2 ed.). (S. Moertiningsih, Penyunt.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Lembaga Demografi UI. (1980). Buku Pegangan Bidang Kependudukan. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Kurniawan, Bagus. 2014, ‘2020 Indonesia Alami Bonus Demografi’, Detiknews, [Online], diakses 01 Desember 2014, yang ada di : http://news.detik.com/read/2014/06/12/225936/2606875/10/2020-indonesia-alami-bonus-demografi

Memahami Makna Bonus Demografi Awal Dari Komitmen Dalam Meraih Peluang Dan Kesempatan. (2013, September 26). Diambil kembali dari BkkbN: http://www.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=92

Sumarsono, Sony. 2003. Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjan. Yogyakarta: Graha Ilmu

 Suroto, 1992. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

The Global Competitiveness Index. (2013). input sub index rankings. GCTI Report .